Beranda » Eksternal News » Isu Nasional » Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Baru

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Baru

Start here

SPC, Jakarta – Perusahaan yang terbiasa menunda membayar gaji karyawannya, perlu memperhatikan hal ini. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membuat putusan baru yang membuat perusahaan yang tidak membayar gaji karyawannya berturut-turut selama tiga bulan akan menanggung konsekuensi lebih berat.
Dalam putusan terbarunya terkait pasal 169 ayat 1 huruf c UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, memungkinkan karyawan yang tidak digaji tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut mengajukan status PHK dan berhak mendapatkan pesangon penuh.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD, di gedung MK, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Masih dalam putusan tersebut, seperti dijelaskan Mahfud, pengajuan PHK tersebut tetap dapat dilakukan meski gaji itu kemudian dibayarkan secara penuh pada bulan berikutnya.
Dalam amar putusannya, MK menjelaskan, putusan itu memberikan kepastian dan perlakuan hukum yang adil kepada pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
“Pasal ini dimaknai buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu,” jelas amar putusan itu.
Menurut Majelis Hakim MK ketepatan waktu pembayaran gaji sangat penting bagi buruh di Indonesia. Sebab, seringkali gaji dari pekerjaan menjadi satu-satunya tumpuan hidup dan keluarga karyawan.
Kasus itu bermula dari gugatan Andriani, ibu tiga orang anak yang bekerja di PJTKI PT Megahbuana Citramasindo selama 14 tahun.
Dua tahun terakhir, perusahaan tidak membayar gajinya selama 18 bulan. Pengaduannya ke Kemenaker kurang ditanggapi. Dia disarankan ke (Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Gugatannya dinilai tidak berdasar lagi karena gaji telah dibayar semua pada bulan ke-19.
Karena tak memiliki uang untuk membiayai perkaranya pada tingkat banding, akhirnya Andriani, setelah berkonsultasi dengan  salah satu organisasi buruh, mengajukan gugatan ke MK.
Di MK, Andriani tidak didampingi pengacara, dia berjuang sendiri. Saksi Ahli yang bersedia memberi keterangan pada persidangan di MK, Prof. Alusius Wiyono juga tidak meminta bayaran.
Dengan dikabulkannya gugatannya tersebut, maka dia bisa mengajukan status PHK kepada perusahaannya dan berhak atas pesangon sebesar Rp 62 juta atas jasanya bekerja selama 14 tahun. (SPC-15)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: