Beranda » Posts tagged 'said iqbal'

Arsip Tag: said iqbal

Siaran Pers KAJS 14 Agustus 2013

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 01 Januari 2014 terancam gagal..!

Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 jam 16.00 s/d 18.00 kemarin, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengadakan Audiensi/Dialog dengan Kementerian Kesehatan terkait implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 01 Januari 2014 mendatang. Dialog tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Sekjen Kemenkes, Dirut PT.Askes, dan Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Berikut ini pandangn Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang tergambar dari hasil pertemuan tersebut: (lebih…)

Siaran Pers HUT FSPMI 6 Februari 2013

Rabu, 6 Februari 2013, 50.000 massa buruh FSPMI merayakan HUT ke 14 dengan melakukan aksi damai dengan titik kumpul di bundaran HI pada pukul 10.00 WIB. Aksi dilanjutkan menuju Istana Negara sampai dengan pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, massa bergerak menuju gedung DPR RI dengan tuntutan utama Jamsostum (Jaminan Sosial dan Tolak Upah Murah). Pada saat yang bersamaan, di beberapa daerah seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Batam, Medan dan Aceh ribuan buruh juga melakukan aksi dengan tuntutan yang sama. (lebih…)

SIARAN PERS MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI)

GERAKAN SEJUTA BURUH HOSTUM  
SIARAN PERS MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA ( MPBI )
6 AGUSTUS 2012

MPBI sebagai payung besar gerakan buruh Indonesia yang dideklarasikan pada 1mei 2012 di stadion GBK, melihat Kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang memaksakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 13/2012  tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) pekerja lajang yang semula 46 menjadi 60 item, merupakan sebuah  indikasi  dari pemerintah tetap akan menjalankan “POLITIK UPAH MURAH”, , terlebih buruh outsourcing yang bekerja tanpa kepastian. MPBI menilai hal tersebut  merupakan lalainya negara dalam mengimplementasikan amanah Konstitusi dalam mewujudkan penghidupan yang layak.
(lebih…)

SIARAN PERS FSPMI 2 Agustus 2012

PENGUSAHA NAKAL DAN TAK TAAT KONSITUSI  SEPATUTNYA TAK BERBISNIS DI INDONESIA

Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI ) kamis ( 2/8 ) berunjuk rasa di depan gedung sumitmas center dan kedutaan besar jepang terkait dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja ( phk ) atas 6 (enam ) pengurus serikat pekerja dan 120(seratus dua puluh ) anggota oleh pengusaha PT ASTI Semarang karena para pekerja  mendirikan serikat pekerja FSPMI sebagai hak sebagai warganegara sebagaimana yang dilindungi konsitusi pasal 28 E dan UU no 21 tahun 2000.

PT ASTI (Audio Sumitomo Techno Indonesia ) Semarang perusahaan modal asing (PMA ) yang memproduksi speaker box /musik instrument dan furniture modalnya dimiliki oleh Sumitomo Forestry Singapore LTD dan Sumitomo Forestry Tokyo, beralamat di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, Jl Raya Semarang-Kendal Km 12 Semarang Jawa Tengah Indonesia 50153. Selama hampir 4 ( empat ) tahun para pekerjanya yang tergabung dalam FSPMI sejak juni 2008 berupaya membentuk serikat pekerja yang berafiliasi sampai ditingkat Nasional dan Internasional yang sebelumnya hanya berupa Serikat Karyawan (SEKAR)  ditingkat perusahaan dan banyak dikendalikan oleh Pengusaha. Alasan pekerja bergabung dengan Serikat Pekerja Elektronik Elektrik berafiliasi ke Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia adalah karena selama berdirinya SEKAR, tidak ada perbaikan kesejahteraan dalam hal ini Upah dan Tunjangan. Peraturan yang berpihak hanya kepada Pengusaha juga menjadi penyebab lainnya.

(lebih…)

Siaran Pers 10 Juli 2012 Said Iqbal

KSPI TOLAK DENGAN TEGAS “POLITIK UPAH MURAH“

Bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri serta keluarganya. Bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak maka daya beli masyarakat (People Purchasing Power /PPP) bisa naik selanjutnya perekonomian bisa bergerak dengan baik. PerMenaker No. 17 tahun 2005 yang jadi acuan survey KHL sudah tidak layak di gunakan khususnya terkait jumlah 46 Komponen dan pasal Pentahapan. Akibatnya seorang pekerja/buruh lajang saja “harus berhutang” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Revisi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) hanya merekomendasikan penambahan 4 komponen yaitu : Kaos kaki, Ikat Pinggang, Setrika dan Deodoran. Oleh karena itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) secara tegas MENOLAK rekomendasi Depenas juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alasan :
(lebih…)

SIARAN PERS 2 Juli 2012 KSPI

Upah adalah  penerimaan sebagai imbaudlan dari Pengusaha kepada pekerja/buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri dan keluarganya dan bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak daya beli masyarakat bisa naik dan perekonomian bisa bergerak dengan baik.

(lebih…)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.